Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Sukarno Hatta atas paksaan rakyat Jakarta, yang dipimpin oleh Pemuda, yang bermarkas di Menteng 31, memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Bentuk pemerintahan yang dipilih ialah republik. Buat penulis ini sendiri, maka peristiwa yang sangat penting buat rakyat Indonesia itu, berarti melangkah dari dunia pikiran ke dunia sesungguhnya, dalam waktu sedikit lebih dari 20 tahun. Ke arah Republik Indonesia saya tulis pada bulan Januari tahun 1924 Singapore.

Republik Indonesia, yang diproklamirkan pada 17 Agustus, yang 100% lepas dari negara asing manapun juga, disambut oleh 70 juta rakyat di seluruh kepulauan Indonesia dengan persetujuan bulat. Dimana-mana terjadi pertengkaran dan pertumpahan darah antara tentara Jepang dengan rakyat Indonesia yang berhasrat keras seperti baja melaksanakan kemerdekaan itu.

Proklamasi 17 Agustus itu tidak lain daripada pelaksanaan hak mutlat rakyat Indonesia sendiri. Hak mutlak semacam itu sudah lama diakui oleh ilmu politik modern dan sudah dikeraskan pula oleh beberapa pernyataan, seperti oleh Presiden Wilson, oleh Atlantic Charter dan oleh UNO (Serekat Bangsa).

Sudah lama filsafat politik, yang resmi di dunia ini mengakui hak bangsa, diantaranya ialah seperti yang tersebut di bawah ini: 1) Hak atas kemerdekaan  (freedom). 2) Hak hidup dan membela diri (self-defence). 3) Hak bergaul dengan bangsa lain (right of intercourse). 4) Hak atas kehormatan (honcur??) sebagai bangsa. 5). Dan lain-lain hak.

Pada penghabisan perang dunia pertama, maka di lapangan politik dan diplomasi diseluruhnya dunia berkumandanglah dasar yang diformulir oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, yang mengemukakan bahwa “tiap-tiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri” (right of self determination). Jadinya tiap-tiap bangsa, berhak menentukan sendiri, apakah bangsa itu mau merdeka atau tidak; apakah dia akan membentuk sesuatu negara merdeka menurut bentuk yang disukainya sendiri, ataukah dia mau memperlindungkan atau memperhambakan dirinya pada sesuatu negara asing.

“The right of selfdetermination” itu diteruskan pula dalam bentuk lain, dalam satu persetujuan yang terkenal sebagai “Atlantic Charter” (Piagam Atlantik), yang dibentuk bersama-sama oleh Roosevelt kepala Negara Amerika Serikat dan Churcil, Perdana Menteri Inggris, yang dibelakang hari disetujui pula oleh Stalin Perdana Mentri Soviet Rusia.

Dalam suatu buku yang bernama “Pacific Charter” oleh Hallit Abend, tertulis (halaman 171), diantaranya:

“Inilah pengumuman bersama yang resmi tentang penanda tanganan Atlantic Charter, sebagai disiarkan di Washington dan London pada tanggal 14 Agustus 1941”.

Presiden Amerka (USA) dan Perdana Menteri Mr.Churchill yang mewakili Pemerintah Kesatuan Kerajaan Inggris berjumpa di laut”.

“Mereka diiringi oleh para pegawai dari kedua Pemerintah, termasuk juga pegawai tinggi dalam Tentara, Armada dan Angkatan Udara”.

“Mereka setuju tentang pernyataan bersama diantaranya seperti berikut”:

“Presiden Amerika dan Perdana Menteri Churchil, yang mewakili Pemerintah Kesatuan Kerajaan sesudah bermusyawarah, merasa perlu membikin dasar bersama tentang politik nasional kedua negara itu, atas nama mereka menyandarkan pengharapan mereka untuk hari depan yang lebih baik bagi dunia”.

“Pertama: Negara mereka tidaklah akan berusaha menambah kebesaran, tentang daerah atau lain-lainnya”.

“Kedua: Mereka tidak berkehendak melihat perubahan daerah yang tidak sesuai dengan kemauan, yang diucapkan dengan merdeka oleh rakyat, yang berkepentingan.”

“Ketiga: Mereka menghormati hak sesuatu bangsa memilih bentuk pemerintah, dibawahnya mana bangsa itu hendak bernaung; mereka ingin melihat hak-hak kedaulatan (sovereign rights), pemerintah sendiri (Self government) dikembalikan kepada bangsa yang sudah dirampasi (hak kedaulatan dan pemerintah sendiri) itu”.

“Keenam: sesudah hancurnya kekuasaan NAZI, mereka berharap melihat terbentuknya perdamaian, yang akan memberikan kepada semua bangsa (nations) segala alat penjamin keamanan dalam daerahnya sendiri dan yang akan menjamin, bahwa semua orang dalam negara bisa hidup dalam kehidupan yang terlepas daripada ketakutan dan kekurangan”.

“Kedelapan: mereka percaya bahwa semua negara di dunia, baik atas dasar kenyataan ataupun atas dasar kerohanian, haruslah melenyapkan pemakaian kekerasan. Karena tidak ada perdamaian di hari depan dapat dipertahankan apabila tentara, armada dan angkatan udara diteruskan dipakai oleh beberapa negara, yang mengancam atau bisa mengancam mengadakan agresi ke luar daerahnya, maka mereka percaya sambil menunggu terbentuknya satu peraturan menjamin yang lebih luas dan lebih kekal, bahwa perlucutan senjata beberapa negara tersebut adalah penting sekali”.

Tanda tangan

Franklin D.Roosevelt

Winston S.Churchil

Dalam buku tersebut juga (halaman 170) dituliskan perkataan Stalin (yang diucapkan) dalam perayaan 25 tahun berdirinya Soviet-Rusia, seperti berikut:

“Urgensi Programnya Sekutu Inggris, Soviet, Amerika ialah: penghapusan perbedaan segala bangsa, persamaan semua bangsa dan kebulatan daerahnya; kemerdekaan semua bangsa yang diperbudak dan pengambilan hak kedaulatannya; hak tiap-tiap bangsa untuk mengatur urusannya menurut kehendaknya; bantuan ekonomi kepada semua bangsa yang menderita; dan bantuan kepada mereka untuk mendapatkan kemakmurannya; pengembalian hak-hak demokrasi (dan) menghapuskan regiemnya (peraturan) Hitler”.

Akhirnya dalam Mukadimahnya Charter for Peace of the United Nations (Piagam Perdamaian UNO), yang ditanda tangani oleh para wakil beberapa negara di San Fransisco pada tanggal 20 Juni tahun 1945, maka diakui “Hak tiap-tiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri” dan dilarang sesuatu negara memaksakan kemauannya dengan senjata pada bangsa lain dipastikan pula.”

Dalam mukadimahnya Piagam UNO itu diantaranya tertulis: “dan menetapkan sekali lagi kepercayaan pada hak-hak manusia yang terpenting (fundamental human rights) pada kehormatan dan nilainya diri manusia, pada persamaan haknya, lelaki, perempuan dan negara besar atau kecil”.

Dan buat maksud tersebut di atas, untuk melaksanakan maaf-memaafkan dan hidup bersama satu sama lainnya dalam perdamaian sebagai tetangga yang baik, dan mempersatukan tenaga untuk memegang perdamaian, dan kepastian internasional, serta menjamin bahwa kesatuan senjata tidak akan dipakai lagi (that armed force shall not be used).

Dengan demikian, maka pemerintah kami dengan perantaraan para wakilnya yang berkumpul di San Fransisco setuju dengan Piagam Pergabungan Negara (UNO) dan dengan ini mendirikan Organisasi Internasional yang akan dikenal dengan nama Pergabungan Negara (United Nations).

Menurut Bab I, yang berkepala “MAKSUD dan DASAR”, dalam artikel 1, dituliskan pula sebagai maksudnya UNO, diantara lain-lain:

1.      Untuk menjaga keamanan dan kepastian Internasional dan berhubungan dengan maksud itu mengadakan tindakan bersama yang efetif (tegas) untuk menghindarkan dan menyingkirkan segala ancaman terhadap perdamaian dan buat membasmi semua tindakan agresi atau tindakan lain-lain yang mengancam perdamaian.

2.      Untuk memajukan persahabatan diantara semua negara yang didasarkan atas kehormatan terhadap dasar hak sama dan hak menentukan sendiri oleh semua bangsa dan mengambil tindakan  lain yang layak buat memperkuat perdamaian internasional.

Sekianlah catatan yang terpenting untuk sekadar penjelasan.

Teranglah sudah, bahwa memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu adalah hak mutlaknya bangsa Indonesia dan cocok dengan tulisan dan lisan yang terkandung dalam dasar kenegaraan serta perhubungan Internasional sebagai termaktub pada anak-kalimat: “Haknya tiap-tiap bangsa menentukan nasibnya sendiri”.

Teranglah pula, bahwa Organisasi Dunia, dimana Belanda sendiri menjadi anggotanya, pertama sekali bersandar atas pengakuan “hak sesuatu bangsa menentukan nasibnya sendiri itu, dan sendirinya pula mengakui hak sesuatu bangsa, membela kemerdekaan terhadap sesuatu bangsa, membela kemerdekaan terhadap sesuatu agresi dari negara lain”. Program yang terutama bagi UNO itu, ialah membasmi semua agresi, yakni membasmi pemakaian kekerasan  terhadap sesuatu negara yang merdeka atas dasar hak mutlaknya untuk menentukan nasibnya sendiri itu.